Kebenaran sejati mengenai Pancasila sehingga usaha-usaha untuk memberikan tafsir tunggal harus dihindari karena akan memunculkan antipati terhadap Pancasila seperti pada masa Orde Baru.
Dua artikel yang dituliskan oleh dua guru besar yang sangat dihormati, Prof Heryanto yang kemudian ditanggapi Prof Frans-Magnis Suseno yang “mewanti-wanti” agar Pancasila tidak digunakan seperti pada masa Orde Baru menarik untuk kembali direnungkan. Dari dua artikel itu, kita menangkap kegelisahan dari guru besar yang selama ini menaruh perhatian terhadap masalah-masalah sosial politik di Indonesia, terutama terkait dengan implementasi Pancasila dalam masa pemerintahan Joko Widodo. Pertanyaannya adalah mengapa kegelisahan semacam itu muncul?
Sejak tumbangnya Orde Baru karena krisis ekonomi yang menyulut gerakan mahasiswa pada Mei 1998, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pancasila seolah-olah juga ditolak. Dalam pandangan sementara orang dan terutama di kalangan anak muda, Pancasila Orde Baru adalah otoriter, doktriner, dan digunakan demi membasmi lawan-lawan politiknya. Siapa pun yang menolak rezim dianggap anti Pancasila dan kemudian disingkirkan.
Demokrasi Pancasila tak lain adalah pemerintahan otoriter yang tidak berbeda jauh dengan pemerintahan-pemerintahan otoritarian lainnya di dunia. Pemilu yang dilangsungkan lima tahun hanya bersifat prosedural karena warga negara tidak mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan aspirasi politiknya. Dalam situasi semacam itu, menjadi tidak mengherankan jika tahun-tahun awal setelah reformasi Pancasila semakin tidak populer dan bahkan ditinggalkan.
Pancasila kembali diingat setelah serangkaian peristiwa politik yang mengganggu dan bahkan mencabik-cabik kesatuan bangsa, terutama munculnya banyak kelompok yang berusaha mengganti Pancasila, terorisme, munculnya beberapa konflik horisontal, dan seterusnya. Pancasila mulai digaungkan kembali, dan dibicarakan di banyak forum diskusi, seminar, dan di media. Wacana mengenai Pancasila ini semakin menguat dan kembali mengalami pelembagaan dengan didirikannya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di sinilah menariknya karena dua artikel itu muncul justru bersamaan dengan pelembagaan itu.
BPIP dan “ideologisasi” Pancasila
Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Satu-satunya ideologi sehingga ideologi di luar Pancasila tidak diperkenankan. Berlakulah pada masa Orde Baru asas tunggal Pancasila. Ini telah menimbulkan protes banyak kalangan terutama Islam. Agama lebih tinggi dibandingkan dengan ideologi Pancasila.
Dengan merujuk Soekarno, Prof Magnis Suseno mengingatkan bahwa yang dikehendaki Soekarno adalah Pancasila menaungi ideologi-ideologi lainnya. Artinya bahwa keberadaan ideologi Pancasila tidak memberangus, tetapi memayungi. Ideologi-ideologi yang ada boleh hadir sejauh tidak bertentangan dengan Pancasila. Dengan begitu, muatan Bhineka Tunggal Ika (Hadi, 1992) dapat terus disemai dalam kehidupan bersama. Prof Magnis Suseno kembali mengingatkan BPIP akan berperan positif jika mencegah dirinya menjadi semacam BP7 yang baru.
Apa yang sering menjadi masalah dalam kehadiran lembaga-lembaga pembinaan adalah hasratnya untuk memonopoli kebenaran. Dalam maknanya yang konotatif, membina mengimplikasikan ada pihak yang harus dibina. Pihak yang dibina tersebut tentu dianggap sebagai yang kurang benar, kurang sempurna, sehingga harus disempurnakan. Dalam proses pembinaan, selalu mensyaratkan tafsir atas kebenaran yang kemudian digunakan untuk membina pihak lain. Inilah yang memunculkan kuasa, dan mendorong pihak yang membina untuk memaksakan diri mengklaim dirinya paling benar.
Jika hal itu terus berlangsung maka tafsir tadi akan memungkinkan dijadikan sebagai instrumen kekuasaan. Orde Baru kiranya telah memberikan pelajaran yang sangat baik mengenai hal ini. Pekerjaan rumah BPIP karenanya adalah bagaimana ia tidak terjebak ke dalam institusi tafsir tunggal atas Pancasila, dan terlebih menjadikannya sebagai instrumen kekuasaan.
Dengan merujuk Soekarno, Prof Magnis Suseno mengingatkan bahwa yang dikehendaki Soekarno adalah Pancasila menaungi ideologi-ideologi lainnya
Beragam cara
Kita mengenal dua filsuf yang sangat berjasa dalam mengembangkan Pancasila, yakni Prof Notonagoro dan Prof Drijarkara. Keduanya adalah filsuf yang memberikan kontribusi penting dalam merumuskan atau mengembangkan filsafat Pancasila. Menariknya, keduanya mempunyai perbedaan yang menyolok terutama dalam hal pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan pemikiran filsafat.
Prof Notonagoro adalah seorang filsuf esensialis sehingga yang dicari dari Pancasila adalah hal-hal yang mutlak tentang Pancasila. Dengan menggunakan pendekatan analitika bahasa, Prof Notonagoro berhasil menemukan inti mutlak Pancasila yang dicari dari hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Pancasila adalah kesatuan dari kelima sila karena mencerminkan sifat kodrat manusia sebagai satu kesatuan monopluralis.
Prof Drijarkara adalah filsuf eksistensialis. Bagi Prof Drijarkara Pancasila adalah realisasi sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Pancasila adalah cermin manusia sebagai homo socius yang harus hidup bersama yang lain. Kehidupan itu akan menemukan harmoni dan kebahagiaan jika bersandar pada nilai-nilai Pancasila. Kehidupan bersama harus mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan dalam teritorial, demokrasi, dan keadilan. Maka, menurut Prof Drijarkara, jika hendak menemukan Pancasila maka haruslah memahami hakikat manusia pada umumnya.
Dari paparan di atas, kiranya menjadi sangat jelas bahwa kebenaran atas Pancasila dapat didekati dari beragam cara. Dan, dari sinilah, ditemukan kebenaran sejati mengenai Pancasila sehingga usaha-usaha untuk memberikan tafsir tunggal harus dihindari karena akan memunculkan antipati terhadap Pancasila seperti pada masa Orde Baru.
CATATAN : Artikel pernah dimuat dalam Kompas.ID di Rubrik OPINI tanggal 22 Februari 2022 ( https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/21/memperdebatkan-pancasila)
